Aspek Hak Cipta dalam Nada Dering dan Nada Tunggu

April 15, 2008 at 6:43 am | Posted in Law and its around | 4 Comments
Tags: , ,

I. Pendahuluan

 Industri telekomunikasi dalam bentuk telepon selular sedang mengalami pertumbuhan yang pesat. Para produsen telepon selular menawarkan aneka jenis telepon selular dengan teknologi canggih, bagi para penggunanya. Demikian juga dengan para provider, semakin berlomba-lomba untuk memberikan fasilitas yang menarik dalam pelayanannya bagi para konsumen. Hal ini memberikan keuntungan tersendiri bagi pengguna telepon selular, karena terdapat semakin banyak pilihan jenis telepon selular berikut providernya.

Keinginan para pengguna telepon selular untuk memiliki telepon selular yang berbeda dengan milik orang lain, mendorong produsen dan provider telepon selular untuk menciptakan suatu inovasi baru. Salah satu bentuk pembeda yang muncul adalah beragam ring tone (nada dering). Jika sebelumnya nada dering hanya seperti nada dering pada telepon rumah, pada saat ini, pengguna telepon selular dapat memilih nada dering dari lagu-lagu kesukaannya. Dalam perkembangan selanjutnya, bukan hanya nada dering yang berupa lagu, namun juga ring back tone atau nada tunggu telepon selular dapat berupa lagu.

Perkembangan ini juga memberikan pengaruh pada industri musik di tanah air, terkait dengan penegakan hak cipta atas ciptaan lagu. Oleh karena itu, pada memo ini akan dibahas mengenai beberapa permasalahan tersebut.

 

 II. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan mengenai Hak Cipta yang digunakan dalam memo ini adalah:

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC).

 

  III. Pembahasan

Beberapa permasalahan hukum mengenai Hak Cipta terkait dengan keberadaan Nada Dering dan Nada Tunggu adalah sebagai berikut:

 

a. Penghargaan terhadap pencipta lagu atas hasil ciptaan lagunya, baik secara moral maupun ekonomis

Dengan munculnya nada dering dan nada tunggu yang berupa lagu, banyak pencipta lagu yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan royalti atas penggunaan ciptaan lagunya sebagai nada dering dan nada tunggu. Pencipta lagu merasa ciptaannya telah dibajak dalam bentuk nada dering dan nada tunggu.

Mengenai permasalahan ini, harus dilihat kepada perjanjian antara pencipta lagu dengan produser rekaman. Perjanjian yang dibuat sering kali tidak jelas, sehingga merugikan pencipta lagu, yang sebenarnya memiliki hak atas royalti, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UUHC. Namun demikian, hak pencipta lagu atas royalti untuk lagu ciptaannya, hanya dapat diminta jika perjanjian yang dibuat antara pencipta lagi dengan produser rekaman adalah perjanjian Lisensi. Mengenai lisensi ini diatur dalam Pasal 1 angka 14 UUHC sebagai berikut:

 Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

 Adapun kegiatan-kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai mengumumkan dan/atau memperbanyak, menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUHC adalah sebagai berikut:

1. Menerjemahkan;

2. Mengadaptasi;

3. Mengaransemen;

4. Mengalihwujudkan;

5. Menjual;

6. Menyewakan;

7. Meminjamkan;

8. Mengimpor;

9. Memamerkan;

10. Mempertunjukkan kepada publik;

11. Menyiarkan;

12. Merekam;

13. Mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Jika melihat pada ketentuan di atas, seharusnya pencipta lagu dapat memperoleh keuntungan secara ekonomis, berupa royalti, dari penjualan lagu ciptaannya oleh produser rekaman, kepada provider telepon selular. Hanya saja, pencipta lagu tidak memiliki hak atas royalti terhadap penggunaan lagunya oleh provider telepon selular, dalam bentuk nada dering dan nada tunggu. Hal ini dikarenakan pencipta lagu tidak secara langsung melakukan perjanjian dengan provider telepon selular. Provider telepon selular hanya melakukan perjanjian dengan produser rekaman. Dengan demikian, royalti atas nada dering dan nada tunggu, menjadi milik produser rekaman, sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan lagu tersebut.

Pada prakteknya, keadaan demikian sangat dimungkinkan terjadi karena adanya masalah perdata antara pencipta lagu dengan produser rekaman. Ada pencipta lagu, yang karena ketidaktahuannya akan hukum, membuat perjanjian dengan produser rekaman secara perjanjian bayar putus atau flatpay. Dalam perjanjian jenis ini, maka terjadi pengalihan hak secara ekonomi. Menurut Edmon Makarim, seluruh hak yang timbul dari adanyan ciptaan, merupakan hak pencipta yang dapat dialihkan secara ekonomis.

Bagi sebagian orang, pengalihan hak secara ekonomi ini dipandang sebagai pengalihan hak secara keseluruhan, sehingga menghilangkan hak eksklusif pencipta lagu untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, ataupun memberikan izin untuk pengumuman dan perbanyakan ciptaan, sebagaimana hak dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUHC juncto Pasal 1 ayat 2 UUHC, karena hal tersebut telah beralih ke tangan produser rekaman.

Namun demikian, sebenarnya hak pencipta lagu tidak bisa disingkirkan begitu saja, karena sebenarnya pemilik mutlak dari hak cipta atas sebuah ciptaan lagu adalah sang pencipta lagu, bukan pada produser rekaman. Yang harus diperhatikan oleh pencipta lagu adalah kontrak perdata yang dibuat dengan produser rekaman. Pencipta lagu harus teliti dalam mendefinisikan hak-hak ekonomis yang dimaksud, sehingga tidak mendatangkan kerugian.

b. Kedudukan Lembaga Collecting Society dalam pemungutan royalti atas ciptaan lagu yang dijadikan Nada Dering dan Nada Tunggu

Masalah lain yang muncul belakangan ini terkait dengan hak cipta atas ciptaan lagu yang dijadikan nada dering dan nada tunggu adalah peranan lembaga collecting society. Lembaga collecting society adalah lembaga bersama yang mewakili pencipta dalam menagih royalti atas performing rights. Jadi, secara umum collecting society bertugas untuk memastikan pemberian dan pembayaran lisensi, serta mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu. Lembaga collecting society yang dikenal di Indonesia adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).

Namun demikian, keberadaan YKCI sebagai lembaga collecting society mendatangkan protes dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI). ASIRI memprotes kedudukan YKCI sebagai lembaga pemungut royalti hak mengumumkan (performing rights). Menurut Belinda Rosalina selaku kuasa hukum ASIRI, kedudukan lembaga collecting society sendiri belum secara tegas diatur dalam UUHC.

Dari pihak YKCI, mengatakan bahwa eksistensi YKCI sebagai lembaga collecting society telah diakui sejak awal berdirinya. YKCI bekerja atas dasar pemberian kuasa dalam bentuk perjanjian antara pencipta lagu yang menjadi anggota YKCI. Pemberian kuasa tersebut dimaksudkan untuk menarik royalti dari pengguna.

Sebenarnya, konflik yang terjadi antara YKCI dengan ASIRI terkait dengan masalah royalti disebabkan karena tidak jelasnya perjanjian kerjasama antara pencipta lagu dan prosedur rekaman, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

YKCI, sebagai suatu lembaga yang menaungi para pencipta lagu menganggap produser rekaman tidak memiliki hak untuk mengumumkan (performing rights) atas sebuah hak cipta. Performing rights merupakan hak sepenuhnya pencipta atau pemegang hak cipta.

Hal ini dibantah oleh pihak produser rekaman yang menyatakan bahwa performing rights yang dimiliki oleh produser rekaman, mengacu pada isi penjelasan Pasal 2 UUHC, yang menyebutkan bahwa performing rights juga mencakup perbuatan mengalihwujudkan, menjual, menyiarkan dan merekam ciptaan kepada publik. Atas dasar inilah, maka pihak produser rekaman, yang tergabung dalam ASIRI juga merasa memiliki hak royalti atas ciptaan lagu yang dijadikan nada dering dan nada sambung.

 

IV. Kesimpulan

Permasalahan hukum seputar hak cipta, terkait dengan nada dering dan nada sambung, disebabkan karena tidak jelasnya isi kontrak rekaman suara, yang dibuat antara pencipta lagu dengan produser rekaman. Isi kontrak yang biasanya, sudah merupakan bentuk baku dari perusahaan rekaman kerap kali merugikan pencipta lagu. Kontrak semacam itu memaksa pencipta lagu untuk menyepakati isi kontrak, tanpa turut berperan serta dalam penyusunan kontrak. Padahal, menurut azas kebebasan berkontrak, para pihak yang akan terlibat dalam sebuah kontrak mempunyai hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyusunan kontrak.

Oleh karena itu, penting bagi pencipta lagu untuk memahami isi kontrak, termasuk mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Sehingga, tidak ada hak-hak pencipta lagu yang tidak terpenuhi.

Kejelasan isi kontrak antara pencipta lagu dengan produser rekaman juga turut mempengaruhi kepada penentuan lembaga collecting society. Jika dalam kontrak kerjasama telah diatur dengan jelas mengenai pemberian royalti kepada pencipta lagu, maka YKCI, setelah mendapatkan kuasa dari pencipta lagu, dapat menjalankan fungsinya untuk menagih pembayaran royalti. Sehingga dapat mencegah penagihan royalti berganda, yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda, yaitu ASIRI dan YKCI, yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi konsumen.


 Izin Ringtone Tergantung Kontrak Provider dengan Perusahaan Rekaman, dimuat dalam www.hukumonline.com pada tanggal 11 Juli 2006, di-download pada tanggal 8 April 2008.

 Banyak yang Belum Paham Perjanjian Pencipta dengan Perusahaan Rekaman, dimuat dalam www.hukumonline.com pada tanggal 23 Juni 2006, di-download pada tanggal 8 April 2008.

 Izin Ringtone Tergantung Kontrak Provider dengan Perusahaan Rekaman, op. cit

 Ibid.

 ASIRI Kecam Pungutan Royalti oleh YKCI, dimuat dalam www.hukumonline.com pada tanggal 17 Juli 2006, di-download pada tanggal 8 April 2008.

 Banyak yang Belum Paham Perjanjian Pencipta dengan Perusahaan Rekaman, op. cit.

 Mengkaji Somasi ASIRI terhadap Yayasan KCI oleh Dedi Kurniadi, dimuat dalam www.hukumonline.com pada tanggal 3 Agustus 2006, di-download pada tanggal 8 April 2008.

 Memungut Royalti Lagu, Hak Siapa?, dimuat dalam www.hukumonline.com, pada tanggal 13 Desember 2006, di-download pada tanggal 8 April 2008.

 Ibid.

 YKCI: Perusahaan Rekaman Tak Memiliki Performing Rights, dimuat dalam www.hukumonline.com pada tanggal 15 Agustus 2007, di-download pada tanggal 8 April 2008.

 Ibid.

lagi-lagi memo gw di IHP..sebenernya gw sendiri ga puas sama memo ini..harusnya msh banyak yg bisa gw bahas..tapi entah kenapa semangat gw buat ngerjain ni memo kendor di tengah jalan…semoga memo selanjutnya bisa lebih baek..

4 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Hello, Your site is great. abra2 [url=http://www.abra3.com]abra3[/url] http://www.abra1.com [URL]http://www.abra4.com[/URL] Regards, Valiintino Guxxi

  2. maaf sebelumnya punya putusan pN JAKSEL gak yang memenagkan ASIRI, kalo punya bisa dikirim ke firmanhukum@yahoo.com penting sekali soalnya buat skripsi gitu

  3. @ FIRMANHUKUM

    maaf, saya belum dapat putusannya..

  4. selamat siang, salam kenal. Mas saya ingin tanya mengenai hukum ketentuan intelektual ini, saat ini kami ingin membuat label musik sendiri yang artinya dengan band-band yang blm masuk label, kami bisa bekerjasam kemudian diberi label perusahaan kami. mohon info apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam UUD kita, trima kasih sebelumnya.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: