Undang-Undang No. 21 tahun 2007: Angin Segar dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

July 8, 2008 at 2:16 am | Posted in Law and its around | 5 Comments
Tags: ,

Pada 2 Juli 2008 Direktorat Perlindungan WNI dan BHI Deplu berkoordinasi dengan KJRI Kota Kinabalu, Bareskrim Polri dan IOM Jakarta telah memfasilitasi penjemputan 3 (tiga) korban Perdagangan Orang / Trafficking in Persons (TIPs) dari Limbang, Sarawak di Bandara Soekarno Hatta. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta ketiga korban TIPs tersebut langsung diserahterimakan kepada pihak Bareskrim dan IOM untuk penanganan lebih lanjut.

Menurut informasi yang disampaikan oleh KJRI Kota Kinabalu ketiga WNI tersebut dengan inisial  YK (21 thn), IK (26 thn), dan ID (24 thn) telah direkrut dan diberangkatkan oleh seorang laki-laki warga Desa Wlingi, Blitar bernama Sumarih secara terpisah pada Januari dan Februari 2008 dari kampung halaman masing-masing di Jawa Timur menuju kota Limbang, Sarawak melalui Surabaya dan Pontianak dengan dijanjikan pekerjaan sebagai pelayan restoran di Brunei Darussalam.

Namun setiba di kota Limbang, ketiga WNI tersebut ditampung di rumah seorang mucikari WN Malaysia a.n. Tan Tiong Kang, yang beristrikan seorang WNI a.n. Maria alias Susi. Mereka dipekerjakan sebagai pelayan kafe serta dipaksa menjadi pekerja seks bagi para tamu yang datang. Selama bekerja sebagai PSK mereka tidak pernah menerima uang dan semua penghasilan diambil oleh mucikari.

Dalam satu operasi penggrebekan yang dilakukan aparat kepolisian Sarawak di bulan Maret 2008, tiga korban tersebut dan 12 perempuan WNI lainnya yang berada di rumah tersebut, diserahkan ke pihak imigrasi atas tuduhan pelanggaran ketentuan keimigrasian. Namun kemudian mereka dibebaskan dan diserahkan kembali oleh pihak imigrasi kepada Tan Tion Kang. Setelah berhasil melarikan diri dari rumah tersebut, ketiga korban sempat ditahan pihak Imigrasi Kota Lawas dalam perjalanan pulang ke Indonesia, hingga akhirnya mereka diantarkan oleh pihak keimigrasian Limbang ke Perwakilan RI terdekat, yaitu KJRI Kota Kinabalu, pada 12 Juni 2008 dan selanjutnya dipulangkan ke Indonesia.

(www.deplu.go.id)

 

Membaca kutipan berita di atas, saya teringat masa-masa saya sedang menulis skripsi, pada tahun 2006. Pada waktu itu saya memilih mengangkat tema “Perdagangan Wanita” karena keprihatinan saya dengan marak terjadinya perdagangan wanita. Keadaan pada saat itu diperparah dengan tidak adanya suatu aturan hukum yang mengatur mengenai masalah perdagangan orang. Namun, pada saat ini dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), diharapkan penanganan terhadap terjadinya perdagangan orang akan semakin membaik.

Menurut sebuah survei yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia milik Amerika Serikat, setiap tahunnya diperkirakan 600.000 – 800.000 laki-laki, perempuan dan anak-anak diperkirakan menyeberangi perbatasan-perbatasan internasional dan sampai saat ini masih terus berkembang. Sebagian dari orang-orang ini memang sengaja diselundupkan dengan tujuan memasok pasar perdagangan seks internasional dan buruh serta dilakukan melalui jaring kejahatan internasional (transnational crime) yang terorganisasi secara rapi, baik melalui jalur negara perantara maupun langsung.

Sebagian besar korban perdagangan orang berasal dari masyarakat dengan golongan ekonomi rendah, dengan tindakan pendidikan yang juga rendah. Hal ini disebabkan karena dalam perdagangan orang, para pelaku kerap menipu para korbannya, mereka mengiming-imingi para korban dengan gaji yang tinggi, pekerjaan yang menyenangkan, bahkan kebanyakan pekerjaan di luar negeri. Tentunya janji-janji palsu ini membuat para korban tertipu. Namun pada akhirnya, mereka harus menerima kenyataan tidak mendapatkan pekerjaan tersebut, melainkan sudah menjadi korban dari suatu sindikat perdagangan wanita.

Jika melihat sejarah ke belakang, perdagangan orang sebenarnya merupakan praktek tindakan kejahatan yang telah terjadi sejak lama di Indonesia. Pada jaman raja-raja Jawa, para wanita diperdagangkan untuk industri seks. Para wanita dianggap sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran. Kemudian, pada masa penjajahan Belanda, hal ini menjadi lebih terorganisir dan berkembang pesat. Para wanita tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemuasan seks masyarakat Eropa. Demikian pula pada masa pendudukan Jepang, komersialisasi seks ini terus mengalami perkembangan. Selain memaksa para perempuan pribumi dan perempuan Belanda untuk menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia, dan Hong Kong untuk melayani para perwira tinggi Jepang. Bahkan sampai saat ini, jumlah perdagangan orang yang terjadi di Indonesia terus berkembang, sehingga menempatkan Indonesia pada peringkat terendah dalam upaya penanggulangan perdagangan orang.

Kenyataan ini tentunya sangat memprihatinkan,mengingat manusia sesungguhnya bukan merupakan komoditi perdagangan. Sebagai mahluk Tuhan yang paling mulai seharusnya manusia saling menjaga harkat dan martabat sesamanya, bukan malah merendahkannya.

Suatu kenyataan yang tidak menyenangkan, bahwa ternyata Indonesia merupakan daerah rawan terjadinya perdagangan orang. Indonesia bukan hanya negara asal untuk perdagangan orang, namun juga telah menjadi negara tujuan dan negara transit. Hal ini, dikarenakan oleh letak Indonesia yang strategis.

Dalam prakteknya, pelaku perdagangan orang melibatkan banyak pihak, termasuk aparat pemerintahan dan keluarga korban sendiri. Seperti yang telah diuraikan di atas, adanya desakan ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah merupakan faktor utama terjadinya perdagangan orang. Hal ini pula, yang mengakibatkan beberapa orang tega untuk menjual anggota keluarganya sendiri.

Yang paling menderita dengan terjadinya perdagangan orang adalah para korban itu sendiri. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi para korban perdagangan orang tersebut diberikan suatu perhatian khusus. Hal ini diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka. Karena kebanyakan dari mereka telah mengalami banyak perlakuan tidak menyenangkan, dalam bentuk eksploitasi baik secara seksual maupun fisik. Terhadap para korban ini, selain diperlukan rehabilitasi dari segi mental, juga perlu diberikan berbagai pendidikan dan keterampilan. Tidak lain sebagai upaya untuk menyiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat dan dapat bertahan hidup.

Selanjutnya, terhadap para pelaku perdagangan orang, di dalam UU PTPPO, telah diatur mengenai mekanisme penjatuhan sanksi pidana penjara dan denda. UU PTPPO ini bagi banyak orang memang diharapkan dapat menjadi angin segar untuk menekan terjadinya perdagangan orang.

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas Negara yang terorganisir (transnational organized crime). Menurut Phillip C. Jessup, hukum transnasional (transnasional law) adalah hukum yang mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas teritorial suatu negara. (Jessup, 1956: 1-2).[1] Sedangkan, mengenai perdagangan orang (trafficking in person) secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk tindakan eksploitasi manusia secara ilegal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Istilah perdagangan manusia pertama kali digunakan untuk mendeskripsikan mengenai perpindahan wanita dan anak-anak untuk tujuan prostitusi[2], lalu berkembang menjadi perpindahan manusia yang pelakunya menggunakan cara mempengaruhi, membohongi, menculik, dengan tujuan untuk perbudakan, prostitusi, dan berbagai bentuk eksplotasi manusia yang lainnya.[3]

Menurut suatu perkiraan, setiap tahunnya sekitar 50.000 orang menjadi korban TPPO di Afrika, 75.000 orang di Eropa Timur, 100.000 orang di Amerika Latin dan Karibia serta 375.000 orang di Asia.Di Indonesia sendiri, menurut data Badan Reserse dan Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri), TPPO di Indonesia yang dilimpahkan ke Kejaksaan mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1.      1999        :77,46% dari 173 kasus;

2.      2000        : 66,67% dari 24 kasus;

3.      2001        : 72,07% dari 179 kasus;

4.      2002        : 58,06% dari 155 kasus;

5.      2003        : 53,60% dari 125 kasus;

6.      2004        : 53,48% dari 43 kasus.[4]

Setiap negara juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan penanganan terjadinya TOC. Kesadaran akan adanya tanggung jawab ini, kemudian diikuti dengan pembentukan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (“Konvensi Palermo”). Keberadaan Konvensi Palermo mengharuskan setiap negara pihak Konvensi Palermo untuk bekerja sama dalam mencegah dan memberantas TOC secara lebih efektif. Palermo Convention dilengkapi dengan beberapa Protokol Tambahan, salah satunya adalah UN Protocol To Prevent, Suppress And Punish Women And Children Trafficking (“Protokol Anti TPPO”). Terhadap kedua instrumen Hukum Internasional ini, Indonesia belum melakukan ratifikasi. Dari sisi peraturan perundang-undangan nasional, pada tahun 2007, telah disahkan Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU PTPPO”). Sebelumnya, pengaturan mengenai TPPO hanya mengacu kepada ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), yaitu pada Pasal 297, 324, dan 526. Namun, aturan di dalam KUHP belum mencakup TPPO sebagai transnational organized crime (”TOC”).

Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai pengaturan di dalam UU PTTPO untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya TPPO. UU PTTPO mendefinisikan TPPO sebagai:

 

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

 

Sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan orang sendiri menurut UU PTPPO adalah:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

 

UU PTPPO mengatur bahwa terhadap pelaku TPPO dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Untuk pidana penjara, di dalam UU PTPPO diatur bahwa minimal selama 3 (tiga) tahun dan maksimal selama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan untuk pidana denda, jumlah minimal adalah sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Pengaturan ini terdapat di dalam Pasal 2-6 UU PTPPO. Jika TPPO tersebut mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, matinya orang, maka jumlah ancaman pidana akan ditambah 1/3 (sepertiga), demikian juga jika TPPO dilakukan terhadap anak. Sedangkan jika mengakibatkan kematian, maka ancaman pidananya menjadi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

          UU PTTPO banyak mengadopsi ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi Palermo dan Protokol Anti TPPO. Oleh karena itu, UU ini sudah menjangkau TPPO yang merupakan TOC. Pasal 3 mengatur mengenai penjatuhan sanksi pidana bagi orang yang memasukkan orang ke wilayah Indonesia untuk dieksploitasi, baik di dalam wilayah Indonesia ataupun di wilayah negara lain. Sedangkan bagi orang yang membawa Warga Negara Indonesia ke Negara lain, untuk dieksplotasi diatur dalam Pasal 4.

          Unsur utama dari TOC, selain adanya kegiatan yang melintasi batas Negara, adalah kegiatan tersebut harus dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi. Dalam Pasal 16 UU PTPPO diatur bahwa jika TPPO dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).

          Untuk penyidikan terhadap TPPO, Hukum Acara yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), dengan beberapa pengecualian sebagai berikut:

1.      diijinkannya penggunaan alat bukti berupa data elektronik;

2.      diijinkannya tindakan penyadapan;

3.      diperkenankannya pemberian keterangan jarak jauh (telekonferensi);

4.      diperkenankannya pemberian keterangan saksi dan korban tanpa dihadiri terdakwa;

5.      Putusan dapat dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa.

Mengingat UU PTPPO banyak mengadopsi ketentuan di dalam Konvensi Palermo dan Protokol Anti TPPO, maka UU PTPPO juga mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban. Hak-hak yang dimiliki oleh saksi dan/atau korban dalam TPPO adalah sebagai berikut:

1.      perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana;

2.      hak untuk mendapat kerahasiaan identitas;

3.      hak untuk mendapat penerjemah;

4.      hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya korban TPPO berhak memperoleh restitusi dari pelaku, berupa ganti kerugian atas:

1.      kehilangan kekayaan atau pengahasilan;

2.      penderitaan;

3.      penggantian biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis;

4.      kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.

Terhadap korban TPPO yang merupakan TOC, pemerintah wajib untuk melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan pemulangan korban ke Indonesia atas biaya negara, yang dilakukan oleh perwakilan pemerintah di luar negeri. Demikian juga bagi korban yang merupakan warga negara asing di wilayah Indonesia, pemerintah wajib mengupayakan perlindungan selama berada di Indonesia atau membantu upaya untuk pemulangannya ke negara asal.

UU PTPPO menegaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya tindakan perdagangan orang dengan tujuan mencegah sedini mungkin terjadinya tindakan perdagangan orang. Dalam upaya untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan TPPO, terutama yang merupakan TOC, pemerintah wajib melaksanakan kerjasama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bentuk perjanjian timbal baik dalam masalah-masalah pidana, maupun kerja sama teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 


[1] Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 27.

[2] Kelly E. Hyland, “The Impact of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children”, 8 Hum. Rts. Br, 30, 2001, www.westlaw.com., di-download pada tanggal 1 Mei 2006, pkl. 19.55.

[3] Ibid.

[4] Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia tahun 2004-2005, Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Jakarta, 2005, hlm. 44, www.menkokesra.go.id., di-download pada tanggal 14 September 2006, pkl. 09.46.

About these ads

5 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. Hi…

    Apakah ada proses redress yang disediakan oleh Negara?

  2. Hi Syaldi..

    Thanks 4 visiting & leaving comment.

    Jika proses redress yang dimaksud adalah menyangkut rehabilitasi bagi korban, dalam UU PTPPO memang sudah diatur. Pemerintah harus mengusahakan penyembuhan bagi para korban, baik secara fisik maupun mental, termasuk juga melakukan pemulangan bagi WNI yang menjadi korban perdagangan orang di luar negeri.

    Selain itu, pada saat ini sudah ada suatu rumah sakit yang memang banyak menangani para korban perdagangan orang ini, yaitu suatu Rumah Sakit milik Polri di daerah Cijantung.

  3. Hi (lagi) Anggie…

    Thanks banget atas jawabannya. Hanya saja, aku punya kekhawatiran UU ini akan menjadi seperti UU PKDRT. Sudah ada UU yang mewajibkan negara untuk memberikan pemulihan namun tidak dijanlankan. Apakah kamu punya informasi terkait dengan implementasi redress korban trafiking?

    Oh iya, kalau tidak salah dalam KUHP juga sebenarnya mengakomodasi persoalan ini. Aku lupa pasal berapa (mungkin 324). Apakah itu artinya KUHP kemudian gugur atau saling melengkapi?

  4. Hai Mas Syaldi..salam kenal (heheh..harusnya mah dari kemaren2 ya..)

    Thx lg commentnya ya..sorry baru nanggepin..

    Mengenai informasi ttg implementasi redress sebenernya saya juga blm dapet..Hanya saja apakah upaya pemulangan kembali WNI korban trafficking di luar negeri bisa dikategorikan redress?! atau keberadaan RS milik Polri sebagaimana saya sebut di atas bisa disebut redress juga?! sayangnya saya lupa nama dari RS dimaksud..

    Betul sekali dalam KUHP memang sudah ada pengaturan ttg TPPO, hanya saja pengaturan tersebut masih sangat general. dalam UU PTPPO ini, sudah menyentuh aspek2 TPPO yg melintasi batas negara, jadi cakupannya lebih luas. karena pengaturan dalam KUHP sudah tercover dalam UU PTPPO, maka sesuai asas lex spesialis derogat legi generalis (peraturan yg khusus mengesampingkan peraturan yang umum) maka pengaturan dalam KUHP tersebut menjadi gugur & yang berlaku di adalah yg di dalam UU PTPPO.

    By the way..saya udah liat blognya mas Syaldi…keren euy!Two thumbs up for u!!Isinya dahsyat..saya masih perlu banyak belajar niy sama Mas Syaldi..
    Saya link ya blognya, Mas..(heheheh..udah ngelink duluan baru minta ijin)..Kalo ga keberatan, link saya tolong dilink back, mas..thanks before ya..

  5. nie yang perlu d tindak produsen doank atw konsumen jgaaaa ????


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com. | The Pool Theme.
Entries and comments feeds.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: